Komisi D Minta Taman di Lingkungan Permukiman Ditambah
Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike menyatakan, berbagai program yang dijalankan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Distamhut), Dinas Sumber Daya Air (SDA), dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) secara umum sudah berjalan cukup baik. Meski begitu, ia menilai, masih ada sejumlah hal yang perlu mendapat perhatian.
"Ini perlu dipikirkan bersama,"
Salah satunya terkait keberadaan taman di lingkungan permukiman. Menurut Yuke, selain pembangunan taman berskala besar, taman di tingkat kampung juga masih sangat dibutuhkan.
“Selain taman-taman besar, masih banyak taman di kampung-kampung yang juga dibutuhkan. Ini perlu dipikirkan bersama,” ujar Yuke, Jumat (24/4).
27 Personel Gabungan Tangani Pohon Rawan Tumbang di Taman ArsaYuke juga menyoroti pengelolaan limbah hasil pemangkasan pohon, seperti ranting dan batang kayu. Ia menyebut masih adanya keluhan masyarakat terkait belum optimalnya penanganan limbah tersebut.
“Selama ini masyarakat banyak bertanya, sampah hasil tebangan atau topingan pohon itu ke mana? Apakah sudah ada tempat khusus untuk pengolahannya?” katanya.
Ia menjelaskan, sebagian lokasi saat ini telah bekerja sama dengan DLH yang memiliki fasilitas pencacah kayu di Saringan Sampah TB Simatupang (SSTBS), Jakarta Selatan, untuk mengolah batang besar menjadi potongan kecil. Namun, lanjut dia, belum seluruh hasil pemangkasan pohon diarahkan ke fasilitas tersebut.
Akibatnya, masih terdapat titik-titik penampungan sementara di sejumlah wilayah. Menurut Yuke, kondisi ini masih dapat ditoleransi selama pengelolaannya terkendali. Namun, jika volume terus meningkat, diperlukan sistem yang lebih terstruktur, termasuk kemungkinan penambahan fasilitas melalui kerja sama lintas dinas.
Di sisi lain, ia juga menyampaikan masih adanya keterbatasan sarana dan prasarana, seperti kendaraan skylift dan dump truck, yang dibutuhkan dalam pemangkasan pohon berukuran besar. Keterbatasan ini, tamah Yuke, berdampak pada respons terhadap permintaan masyarakat.
“SDM mungkin ada, tapi peralatannya terbatas. Akibatnya banyak pekerjaan yang harus menunggu,” tandasnya.
Lebih lanjut, Komisi D meminta dinas terkait melakukan pemetaan kebutuhan peralatan secara lebih komprehensif. Jika memungkinkan, pemenuhannya dapat dilakukan melalui kerja sama lintas dinas. Namun, bila belum mencukupi, perlu dilakukan evaluasi untuk pengadaan ke depan.
